Homepage » Tag Archives: BPJS Ketenagakerjaan (page 2)

Posts Tagged: "BPJS Ketenagakerjaan"

JHT adalah singkatan dari Jaminan Hari Tua sebuah program yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta. Peraturan untuk dapat mencairkan JHT kini dirubah menjadi lebih mudah.
Terutama bagi anda yang telah dipecat dari perusahaannya maka untuk dapat mencairkan JHT peserta cukup meminta stempel dari Dinas Ketenagakerjaan.

Selanjutnya Persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan dana JHT kepemilikan kartu peserta, fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.

Program JHT ini, sebenarnya difungsikan sebagai deposito pekerja. Sangat disayangkan jika dana tersebut habis dicairkan untuk kegiatan konsumsi di saat mereka masih produktif bekerja.

" data-medium-file="https://www.panduanbpjs.com/wp-content/uploads/2015/11/kartu-bpjs-ketenagakerjaan-300x177.jpg" data-large-file="https://www.panduanbpjs.com/wp-content/uploads/2015/11/kartu-bpjs-ketenagakerjaan.jpg"/>

Persyaratan Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan

By
On
In BPJS Ketenagakerjaan

JHT adalah singkatan dari Jaminan Hari Tua sebuah program yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta. Peraturan untuk dapat...

Mendaftar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan Kewajiban sebagai Warga Negara yang tinggal di Indonesia. Namun saat ini banyak Pekerja formal yang belum didaftarkan dalam program jaminan sosial (BPJS) oleh perusahaan yang dinaunginya.
Kita tahu bahwa Program Jaminan Sosial Pemerintah ini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah beroperasi hampir dua tahun yakni sejak 1 Januari 2014. Tapi kenapa banyak perusahaan yang belum mendaftarkan Karyawannya dalam Program Pemerintah ini.

Perusahaan yang belum mendaftarkan Karyawannya di BPJS maka akan dkenakan sanksi berupa surat terguran hingga pemberian denda.

Ada sekitar 124 perusahaan skala menengah hingga besar yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya ke kepesertaan BPJS Kesehatan.

Sanksi yang akan diterima Perusahaan yang tidak mendaftarkan Karyawannya dalam Program BPJS maka akan di cabut izinnya seperti pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), pengurusan paspor, perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) masih belum dapat diterapkan dalam waktu dekat ini.

Ada sekitar 1190 perusahaan skala menengah hingga besar yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya ke kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 166 perusahaan diproses melalui instansi di luar BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan sisanya diproses secara internal. Hingga September, belum ada perusahaan yang dikenakan denda.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Rahmat Sentika mengatakan, sanksi tegas berupa pembekuan izin masih belum tepat untuk diterapkan pada saat ini. Pasalnya, kepesertaan dari BPJS Kesehatan maupaun BPJS Ketenagakerjaan masih belum memayungi seluruh masyarakat.

" data-medium-file="https://www.panduanbpjs.com/wp-content/uploads/2015/10/perusahaan-bpjs-ketenagakerjaan-300x161.jpg" data-large-file="https://www.panduanbpjs.com/wp-content/uploads/2015/10/perusahaan-bpjs-ketenagakerjaan.jpg"/>

Sanksi Perusahaan yang tidak Mendaftarkan Karyawannya ke Program BPJS

By
On
In Berita, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan

Mendaftar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan Kewajiban sebagai Warga Negara yang tinggal di Indonesia. Namun saat ini banyak Pekerja formal yang belum didaftarkan dalam program...

/* */