Sanksi Perusahaan yang tidak Mendaftarkan Karyawannya ke Program BPJS

Mendaftar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan Kewajiban sebagai Warga Negara yang tinggal di Indonesia. Namun saat ini banyak Pekerja formal yang belum didaftarkan dalam program jaminan sosial (BPJS) oleh perusahaan yang dinaunginya.

Kita tahu bahwa Program Jaminan Sosial Pemerintah ini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah beroperasi hampir dua tahun yakni sejak 1 Januari 2014. Tapi kenapa banyak perusahaan yang belum mendaftarkan Karyawannya dalam Program Pemerintah ini.

Perusahaan yang belum mendaftarkan Karyawannya di BPJS maka akan dkenakan sanksi berupa surat terguran hingga pemberian denda.

Ada sekitar 124 perusahaan skala menengah hingga besar yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya ke kepesertaan BPJS Kesehatan.

 

Sanksi yang akan diterima Perusahaan yang tidak mendaftarkan Karyawannya dalam Program BPJS maka akan di cabut izinnya seperti pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), pengurusan paspor, perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) masih belum dapat diterapkan dalam waktu dekat ini.

Ada sekitar 1190 perusahaan skala menengah hingga besar yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya ke kepesertaan BPJS Kesehatan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 166 perusahaan diproses melalui instansi di luar BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan sisanya diproses secara internal.  Hingga September, belum ada perusahaan yang dikenakan denda.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Rahmat Sentika mengatakan, sanksi tegas berupa pembekuan izin masih belum tepat untuk diterapkan pada saat ini.  Pasalnya, kepesertaan dari BPJS Kesehatan maupaun BPJS Ketenagakerjaan masih belum memayungi seluruh masyarakat.

Anda dapat mengirimkan Pertanyaan - Pertanyaan Seputar BPJS Kesehatan di DISINI...




loading...

Leave a Reply