Benarkan BPJS lebih Sadis dari Pajak? ini tanggapan Langsung dari BPJS

kantor-bpjs

Informasi mengenai peraturan baru BPJS Kesehatan menjadi Viral di Sosial Media. Berdasarkan lansiran dari Liputan6.com menerangkan bahwa “bpjs disebut lebih sadis dari pajak“. Karena ada sistem yang terkesan memaksa.

Bpjs memberikan tanggapan langsung mengenai kabar yang menjadi viral di sosial media tersebut. Pesan ini disampaikan untuk semua masyarakat, terutama yang telah menjadi peserta bpjs mandiri.

Menurut kepada Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, hal semacam ini perlu ditanggapi dengan memberikan penjelasan sebagai edukasi dan pemahaman kepada publik. Mohon dibaca dengan seksama tanggapan dari BPJS Kesehatan :

INFO UNTUK PESERTA BPJS MANDIRI

1. Sistem pembayaran BPJS mandiri mulai September 2016 1 no virtual account berlaku untuk satu keluarga (sesuai jumlah anggota keluarga yang tertera pada KK.

  • Bila ada anggota keluarga menunggak, maka keluarga akan terkena dampaknya.
  • Peserta diwajibkan membayar iuran BPJS, karena tagihan BPJS dan denda tetap berjalan mesti kartu BPJS tidak aktif. Jadi jangan kaget kalau cek tagihan bisa sampai jutaan. Digunakan atau tidak BPJS, tetap wajib bayar.
  • Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 (dua belas) bulan.
  • Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  • Tagihan BPJS akan berhenti jika meninggal dengan syarat melaporkan ke BPJS dan melunasi tunggakan jika ada.

2. Perpres RI Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa, kepesertaan Jaminan Kesehatan BERSIFAT WAJIB dan mencakup seluruh penduduk Indonesia sehingga TIDAK ADA proses penghentian keanggotaan JKN. Peserta HANYA BISA berhenti ketika data kematian atau meninggalnya peserta BPJS dilaporan dan masuk data base BPJS.

3. Sanksi bagi yang tidak memiliki BPJS tidak akan mendapat layanan publik. Lihat Peraturan Presiden no 86 tahun 2013 pasal 9. Sanksi akan berlaku 1 JANUARI 2019. Layanan publik di maksud meliputi:

  • – SIM
  • – STNK
  • – Sertifikat tanah
  • – Paspor
  • – IMB

Bantulah share postingan ini agar teman dan keluarga kita mengetahui. Terima kasih

Pesan singkat diatas dikutip dari Liputan6.com

—–Benarkan BPJS lebih Sadis dari Pajak?—-

Iuran bpjs kesehatan cukup dibilang sangat ringan, kalau dilihat iuran untuk kelas 3 sebesar Rp25.500 perbulan (tidak lebih dari Rp1000 perhari) , begitu juga untuk kelas 1 yang besar iurannya Rp80.000 per bulan (tidak lebih dari Rp3000 perhari) untuk memberikan proteksi kesehatan kepada diri anda dan keluarga.

Bandingkan dengan harga rokok yang diisap perokok per hari.

Apabila anda tidak sakit berarti anda orang yang beruntung karena telah diberi kesehatan oleh Allah SWT, Uang yang anda setor setiap bulan tidak hilang melainkan uang iuran tersebut digunakan untuk membiayai saudara kita yang sedang sakit ketika and tidak menggunakannya, bpjs memiliki prinsip gotong royong untuk membantu orang yang sakit, begitu juga ketika anda sakit.

Bandingkan dengan rokok sehari bisa lebih dari Rp3.000. Uangnya kemana, habis saja terbakar, nikmat sesaat namun kemudian membuat sakit kemudian hari.

Membayar iuran akan terasa berat ketika menunggak, karena jumlahnya terlihat besar. Maka dari itu, diharapkan anda bisa membayar iuran tepat waktu. Sisihkan anggaran keuangan rumah tangga Rp1.000 per hari perorang. Sehingga sebulan tidak terasa sudah memiliki uang Rp30.000 untuk membayar iuran bpjs.

Perihal Denda, di informasikan kembali bahwa BPJS Kesehatan sekarang tidak ada denda iuran (sudah dihapus sejak 1 Juli 2016 lalu). Apabila peserta menunggak, iuran bpjs tetap berjalan maka anda harus membayar semua tunggakannya, jika peserta telat bayar maka status keanggotaannya akan di nonaktifkan.

Baca Juga : Mengaktifkan Status BPJS yang Non-Aktif

Kalau tidak mampu, bagaimana? – Kalau ternyata anda merasa tidak mampu maka anda disarankan untuk mendaftar dengan pilihan kelas 3 atau mendaftar melalui jalur PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya ditanggung pemerintah.

Seperti yang telah disebutkan dalam pesan yang telah kami kutip bahwa masyarakat yang tidak mendaftar bpjs kesehatan maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku akan mendapatkan sanksi yaitu tidak bisa mendapatkan pelayanan publik.

Anda dapat mengirimkan Pertanyaan - Pertanyaan Seputar BPJS Kesehatan di DISINI...




loading...

Leave a Reply