Permenkes Urun Biaya BPJS Kesehatan Belum Diberlakukan

permenkes urun biaya belum berlaku

Baru-baru ini telah dibuat sebuah peraturan baru yang mengatur program jaminan kesehatan BPJS yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51/2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih bayar dalam program JKN.

Pasalnya peraturan menteri terbaru tersebut belum resmi diberlakukan, seperti yang ditegaskan oleh Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf :

“Jadi urun biaya dan lain-lain memang itu bagian dari regulasi yang sudah ditetapkan tetapi pemberlakuannya belum”.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 51/2018 saat ini masih dalam proses, karena mekanisme penerapannya harus menyesuaikan UU 40/2004 tentang SJSN.

Masyarakat dihimbau untuk tidak perlu resah terkait ada urun biaya dan lain-lain dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN-BPJS), dan perlu diketahui bahwa Urun biaya tidak dikenakan kepada PBI (penerima bantuan iuran).

Permenkes soal Urun Biaya dalam program BPJS memang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada, hanya saja peraturan tersebut belum diterapkan (belum diberlakukan) dan jika nanti urun biaya sudah ditetapkan, maka besarannya menyesuaikan Permenkes 51/2018 itu sendiri.

“Kalau kita lihat Permenkes 51 itu besarannya tidak terlalu besar di rumah kelas C dan D hanya 10 ribu kelas A dan B 20 ribu,” jelas Iqbal seperti yang telah kami kutip dari halaman rmol.co


Anda dapat mengirimkan Pertanyaan - Pertanyaan Seputar BPJS Kesehatan di DISINI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.