Sejarah BPJS Kesehatan, Besar Iuran Peserta, dan Telat Bayar Iuran

Sejarah BPJS Kesehatan Iuran Peserta dan Denda Rawat Inap

Saat ini pasti anda tahu dengan BPJS Kesehatan yaitu sebuah program jaminan kesehatan nasional yang wajib diikuti oleh semua warga negara indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan.

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada semua masyarakat, kewajiban tersebut akan dipenuhi melalui program jaminan sosial ini.

A. Sejarah BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, lembaga ini dibentuk sesuai dengan sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan) dan Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014.

PT Askes (Persero) merupakan BUMN pengelola jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya.

~ Pada tahun 1968 bernama Badan Penyelanggara Dana Pemeliharaan Kesehatan(BPDPK) Badan ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta untuk seluruh Penduduk Indonesia yang dibawahi oleh Kementerian Kesehatan.

~ Pada tahun 1984, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 BPDPK berubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.

Untuk meningkatkan program jaminan kesehatan bagi peserta dan dikelola secara profesional maka pemerintah menerbitkan PP Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya.

~ Pada tahun 1992, sesuai dengan eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 Perum Husada Bhakti berubah menjadi PT. Askes (Persero), dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

Di era PT Askes (Persero), pemerintah juga pernah memberikan penugasan terhadap pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM), Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

~ Hingga akhirnya pada 1 Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes (persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

B. Besar Iuran Peserta

Pendaftaran peserta dapat dilakukan secara online melalui situs resmi BPJS Kesehatan atau bisa juga datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan didaerah masing-masing dengan membawa persyaratan seperti :

  • KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  • KK (Kartu Keluarga)
  • Buku Tabungan (BNI, BRI atau Mandiri)
  • Foto 3×4
  • Pendaftaran tidak dipunggut biaya.

Peserta BPJS Kesehatan yang sudah terdaftar memiliki hak dan kewajiban, hak nya adalah mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Kewajibannya adalah membayar iuran peserta sesuai dengan kelas yang dipilih.

Adapun ketentuan iuran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah sbb :

Untuk kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah sebesar 5% (4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja) dengan batas atas Rp4.000.000,- (untuk kelas rawat 2) dan Rp8.000.000,- (untuk kelas rawat 1)

c) Untuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) adalah sebesar Rp25.500 (untuk hak kelas rawat 3), Rp51.000,- (untuk hak kelas rawat 2) dan Rp80.000,- (untuk hak kelas rawat 1)

Untuk kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah sudah menanggung iuran untuk sejumlah 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan tidak mampu dengan besaran iuran sebesar Rp23.000,-

Pembayaran iuran peserta dapat dilakukan melalui beberapa metode pembayaran yaitu bisa lewat ATM, Teller Bank, Autodebet, Agen PPOB seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Pegadaian dll.

C. Telat Bayar Iuran

Apabila peserta telat bayar iuran maka status kepesertan BPJS akan dihentikan sementara dan tidak bisa digunakan untuk berobat sampai statusnya diaktifkan kembali. Cara mengaktifkannya yaitu membayar tagihan iuran yang menunggak.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018, pasal 42 nomor 3. Jumlah tunggakan yang wajib dibayar maksimal 24 bulan, jadi walaupun anda telat bayar hingga 2 tahun lebih maka tagihan yang harus dibayar hanya 2 tahun.

Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan lagi peserta menjalani rawat inap maka peserta akan dikenakan biaya denda rawat inap. Besaran denda sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya rawat inap dan besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,-.


Anda dapat mengirimkan Pertanyaan - Pertanyaan Seputar BPJS Kesehatan di DISINI

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.