5 Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Yang Wajib Dipatuhi

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan

Nama BPJS Ketenagakerjaan didapatkan semenjak 1 Juli 2015 yang merupakan pengganti dari nama Jamsostek, yaitu merupakan badan milik negara dengan ruang lingkup ranah kekuasaan tentang asuransi.

Kebutuhan mengenai asuransi sebenarnya merupakan kebutuhan setiap orang yang bersifat penting. Keberlangsungan lembaga ini didasarkan pada peraturan BPJS ketenagakerjaan yang mencangkup banyak sumber hukum.

Manfaat yang akan diperoleh sangatlah banyak, dengan kesadaran penuh mengikuti program pemerintah ini masyarakat tentu tidak akan dirugikan. BPJS ketenagakerjaan bagaikan payung disaat hujan.

Akan memberikan perlindungan dan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan para peserta. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan tersebut meliputi:

  1. BPJS Ketenagakerjaan Dalam Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai BPJS Ketenagakerjaan adalah PP NO 14 tahun 1993. Yang mencangkup tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.

NKRI memang sangat mencintai rakyatnya hingga peraturan mengenai tenaga kerja diatur secara detail dan jelas agar tidak ada pengartian ambigu. Baik dari pemberi lowongan kerja atau tenaga kerja itu sendiri.

Peraturan pemerintah tersebut membahas mengenai banyak sekali point mengenai tenaga kerja. Yang secara point penting membahas jaminan sosial tenaga kerja meliputi jaminan uang dan pelayanan kesehatan.  Jaminan uang berupa jaminan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua.

  1. Dasar Melalui Keputusan Presiden

Cikal bakal BPJS telah berdiri dari tahun 1977. Kepres yang menjadi landasan adalah Keputusan Presiden No 22 th 1993 mengenai penyakit yang ditimbulkan oleh hubungan kerja. Pada peraturan BPJS khusus ketenagakerjaan ini mengatur mengenai batasan penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

Seperti pengertian, hal-hal yang membatasi dan cara mendiagnosa dari penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Batasan menegakkan klasifikasi suatu penyakit masuk dalam penyakit akibat hubungan kerja diatur rinci di kepres tersebut.

  1. Menilik Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Peraturan BPJS ketenagakerjaan yang berikutnya berasal dari peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 20  th 2012. Mengingat dan menimbang mengenai peraturan BPJS  lain makan diputuskan kesimpulan yang sangat rinci mengenai peraturan teknis BPJS.

Peraturan tersebut meliputi langkah pendaftaran, tatacara mengangsur iuran, pembayaran santunan serta mengenai Jaminan sosial tenaga kerja. Menyimak mengenai peraturan menteri tersebut akan jelas dan gambalang digambarkan mengenai mekanisme dalam BPJS ketenagakerjaan.

  1. Peraturan Mengenai Badan Penyelenggara Tenaga Kerja

Mengingat mengenai pentingnya jaminan hari tua yang akan memberikan kepastian mengenai masa depan setelah tidak lagi produktif bekerja. Peraturan BPJS ketenagakerjaan tentang UU no 24 tahun 2011 menjelaskannya.

Undang-undang ini membicarakan secara rinci dan runtut mengenai BPJS ketenagakerjaan. Mulai dari jumlah program, pembentukan organisasi, pendaftaran dan cara mencicil. Peraturan yang berlaku sekarang bukan dari asal-asalan saja. Namun sudah disepakati dalam bentuk Undang-Undang yang telah di sahkan.

  1. Peraturan Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU no 40 th 2004 adalah salah satu peraturan BPJS ketenagakerjaan yang berlaku. Tidak ada pembahasan terlewatkan satupun. Seperti pengertian dasar BPJS beserta instrumennya. Serta produk yang menjadi program BPJS ketenagakerjaan.

Produk tersebut melayani tentang jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian, hati tua dan pensiunan. Menerapkan benar mengenai peraturan ini dapat disimpulkan bahwa nantinya pensiunan tidak hanya diperoleh oleh pegawai negeri sipil saja. Namun semua tenaga kerja Indonesia, dan tenaga asing yang telah bekerja lebih dari 6 bulan pun mempunyai.

Tidak ada peraturan pemerintah yang bertujuan buruk untuk mengatur rakyat. Kepatuhan dalam bermasyarakat khususnya pelaksanaan program BPJS ketenagakerjaan mutlak diperlukan. Semua itu akan mempermudah dan menjamin kemakmuran setiap tenaga kerja. BPJS ketenagakerjaan sebagai jaminan yang melindungi dari banyak resiko tidak menyenangkan akibat pekerjaan.

Sumber: Artikel Kontributor
*Jika ada kekeliruan mohon disampaikan…

Anda dapat mengirimkan Pertanyaan - Pertanyaan Seputar BPJS Kesehatan di DISINI...


Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.