Perubahan Peraturan, Denda Terlambat Bayar Iuran BPJS Kesehatan dihapus

Sebelumnya kita ketahui persama bahwa terdapat peraturan yang tertulis pada Peraturan Presiden No. 111/2013 yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan menetapkan denda administrasi 2% dikali bulan tertunggak kepada peserta yang menunggak dengan maksimal waktu 3 bulan bagi pekerja penerima upah dan 6 bulan bagi pekerja bukan penerima upah.

Peraturan tersebut mengalami perubahan, denda terlambat bayar iuran di bpjs kesehatan dihapus sesuai dengan peraturan baru yang tertulis pada Peraturan Presiden No. 19/2016. Tetap ada denda, namun denda yang dimaksudkan hanya berlaku bagi peserta yang menunggak lalu melunasi saat akan rawat inap. Adapun Besaran denda, 2,5 persen dari biaya rawat inap dikali bulan tertunggak maksimal 12 bulan atau maksimal Rp30 juta.

Kemudian bagi peserta yang terlambat membayar iuran lebih dari satu bulan, maka penjaminan peserta akan diberhentikan sementara sampai peserta melunasi tunggakannya. Aturan ini dibuat guna mencegah peserta hanya membayar iuran saat memerlukan BPJS Kesehatan untuk berobat. Padahal Program BPJS adalah saling bergotong royong, dan saling membantu.

Perubahan Aturan Denda BPJS Kesehatan

Perubahan Aturan Denda BPJS Kesehatan

Agar lebih jelas maka kami mengutip contoh perhitungannya seperti yang telah terlansir pada halaman Bisnis.com, dijelaskan bahwa : 

Seandainya peserta BPJS Kesehatan kelas I tidak membayar iuran peserta selama 5 bulan (menunggak), maka ybs memiliki kewajiban untuk melunasi tunggakan tersebut yaitu Rp80.000/bulan x 5 bulan = Rp400.000. Ditambah dengan iuran pada bulan berjalan sehingga total iuran yang harus dibayarkan agar kepesertaan nya aktif adalah Rp480.000.

Selanjutnya, pada hari ke-5 sejak kepesertaannya aktif kembali, peserta dirawat inap di rumah sakit dan menjalani operasi jantung dengan biaya Rp55.871.700 sesuai tarif INA CBG’s. Karena peserta dirawat inap dengan kondisi masih dalam waktu kurang dari 45 hari sejak kepesertaannya diaktifkan kembali, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres tersebut, maka peserta dikenai denda 2,5%. Sehingga, lanjutnya, peserta wajib membayar denda sebesar 2,5% x 5 bulan tertunggak x Rp 55.871.700 = Rp 6.983.962. (Info ini Dari Bisnis.com – http://jakarta.bisnis.com/read/20160328/383/532055/ini-penjelasan-denda-rp30-juta-peserta-yang-nunggak-iuran-bpjs-kesehatan )

Dalam keterangan tersebut juga menyatakan ketentuan pembayaran iuran dan denda tersebut dikecualikan untuk peserta yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Adapun, demikian keterangan tersebut, ketentuan itu mulai berlaku pada 1 Juli 2016.

Sumber :
Tribunnews.com dan Bisnis.com

Anda dapat mengirimkan Pertanyaan - Pertanyaan Seputar BPJS Kesehatan di DISINI...




loading...
  1. Saya terlambat satu bulan itu pun karna gangguan,kls 1 kok dendanya sampe dua kali lipat,jadi bayar 160,pembayaran lewat atm

Leave a Reply